Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan akan terus berkembang jika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan, maka harus ada reformasi serius khususnya dalam membangun sikap mental, karakter dan moral force para penegak hukum di Indonesia. Karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan faktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negari ini. Masyarakat sebaiknya tidak hanya bisanya mengecam para penegak hukum yang kurang baik tapi juga harus mengecam dirinya sendiri yang jika terkena masalah hukum cenderung mencari jalan pintas untuk lepas dari tuntutan hukum dengan jalan menyuap para penegak hukum, contohnya konkritnya dalam banyak kasus pelanggaran lalu-lintas. Perlu ditekankan sekali lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia tidaklah semuanya buruk. Namun jika mayoritas bangsa ini benar-benar anti korupsi, anti penyuapan maka sulit ditemukan adanya peluang untuk terjadi tindak pidana korupsi dan suap di Indonesia.
Berbagai realita yang terjadi di era reformasi sampai sekarang terkait dengan penegakan hukum yang terdapat di Indonesia sudah tidak relevan dengan apa yang tertuang dalam kontitusi negara ini. Indonesia dengan berbagai macam problem tentang anarkisnya para penegak hukum, hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa terdahulu. Berbagai hal sudah bergeser dari amanah konstitusi namun kita tidak sepantasnya untuk menyalahkan sepenuhnya kegagalan tersebut kepada para penegak hukum atau pihak-pihak yang menjalankan hukum karena bagaimana pun masyarakat adalah pemegang hukum dan tempat hukum tersebut berpijak.
Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” merupakan entri yang sangat menuju masyarakat kewargaan. Masyarakat kewargaan pertama-tama akan mempersoalkan siapa-siapa yang termasuk ke dalam kategori warga atau kewargaan dalam masyarakat. Reformasi hukum hendaknya secara sungguh-sungguh menjadikan “eksistensi kebhinekaan” menjadi agenda dan bagaimana mewujudkan ke dalam sekalian fundamental hukum. Kalau kita belajar dari pengalaman, maka semboyan “Bhineka Tunggal Ika” lebih memberi tekanan pada aspek ”Tunggal”, sehingga memperkosa eksistensi pluralism. Demi ketunggalan atau kesatuan, pluralism tidak dibiarkan ada.
Keburukan penegakan hukum ini terjadi disebabkan karena budaya bangsa Indonesia dengan stratifikasi atau status apapun yang disandangnya punya suatu kebiasaan tidak patuh pada hukum. Karena kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan masyarakat pada hukum itu sendiri. Di sini perlu ada reformasi yang sebenarnya, yaitu reformasi karakter bangsa Indonesia secara keseluruhan, karena permasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu negara, bagaimana masyarakat bisa terjamin keamanannya atau bagaimana masyarakat bisa merasakan keadilan yang sebenarnya, hukumlah yang mengatur semua itu, dan perlu digaris-bawahi bahwa hukum materiil dan hukum formil sebenarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi banyak pihak-pihak yang menginginkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka ingin mengambil keuntungan baik untuk pribadi maupun untuk kelompok-kelompok yang merupakan penggagas segala kebobrokan hukum di negeri ini.
Perlu banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi-jadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh masayarakat dan Negara.
Jadi, penerapan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, harus dilaksanakan, karena sudah demikian ketetapan itu berlaku. Merupakan karakteristik yang harus tertanam dalam setiap pribadi ataupun kelompok kepentingan. Kita harus malu dengan Undang-Undang tersebut, harus malu dengan pendiri bangsa yang rela menumpahkan darah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,dalam memperingati Hut RI yang ke-71 tahun 2016 ini kita harus menghargai semua perjuangan itu dengan hal yang tidak dapat membuat negeri ini malu di mata masyarakat ini sendiri bahkan di dunia luar. Bangsa yang besar tidak hanya berdasarkan luasan wilayahnya atau tidak diukur berapa banyak jumlah penduduknya, tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang besar kesadaran dan pandangan hidupnya, besar rasa memiliki sebagai suatu bangsa dan negara, besarnya rasa malu kalau berbuat salah dengan melanggar norma-norma sosial (Agama, Susila, Etika dan Hukum) besarnya rasa nasionalisme, besarnya penghargaannya terhadap sejarah bangsanya dan besarnya sikap menghargai perjuangan dari para pahlawan terdahulu yang diperlihatkan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Semoga demikianlah keadaannya terjadi pada rakyat, bangsa ini ke depan, aamiin.
CARA KONSULTASI
Bagi anda yang akan dan/atau sedang berperkara dapat langsung berkonsultasi kepada Advokat atau Pengacara kami dengan terlebih dahulu kirim sms sbb :
Ketik SMS dari HP Anda : MSA#Nama#Alamat#Perkaranya. Kemudian kirim ke nomor : 0812.274.0999 atau 0812-2732-0999. Setelah ada balasan dari kami baru anda dipersilakan bel langsung ke nomor HP yang disebutkan di dalam balasan SMS kami.
Terima kasih.
