Upaya Hukum Pra-Pradilan

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.

Dalam proses penegakan hukum pidana pada kenyataannya sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi ; ”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan berdasarkan pasal 4 UU yang sama, setiap orang memiliki ”hak untuk tidak disiksa” dalam penegakan hukum. Dan dalam pasal 9 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut di atas bukan lagi dapat dipidana akan tetapi ”dipidana”.

Seperti yang kita ketahui Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang : a) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; b) Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; dan c) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;Hal mana tentang Praperadilan tersebut secara limitatif diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Sejauh ini di dalam praktiknya hak tentang Praperadilan tersebut hanya dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Kita tidak pernah mendengar bahwa Kepolisian mempraperadilankan Kejaksaan tentang sah tidaknya Penghentian Penuntutan terhadap tersangka/terdakwa, atau sebaliknya pihak Kejaksaan mempraperadilankan pihak Kepolisian tentang sah tidaknya Penghentian Penyidikan.

Perlu untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan Penegak Hukum pada khususnya bahwa pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP yang mengatur tentang Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilankan Kepolisian dan Kejaksaan, namun pasal tersebut juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilankan Kejaksaan begitu juga sebaliknya pasal tersebut juga memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilankan Kepolisian. Jika suatu perkara pidana sudah di SPDP (P.16) dari Kepolisian ke Kejaksaan dan dalam perkembangannya menurut penilaian pihak Kejaksaan kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan, namun ditengah jalan tiba-tiba pihak Kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) terhadap kasus tersebut maka demi tegaknya hukum dan keadilan seharusnya upaya akhir yang ditempuh pihak Kejaksaan adalah melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian ke Pengadilan Negeri. Begitu juga jika suatu perkara telah dinyatakan cukup bukti oleh pihak Kejaksaan (P.21) dan/atau telah perkara tersebut telah dilimpahkan dari Kepolisian kepada Kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba Kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka seharusnya demi tegaknya hukum dan keadilan pihak Kepolisian harus berani melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri.

Namun dalam praktiknya hal semacam itu sangat sulit terjadi karena masing-masing pihak berusaha saling menjaga hubungan baik atas dasar pertimbangan rasa segan sesama aparat dan/atau adanya rasa saling membutuhkan dalam system kerja dan/atau adanya rasa “saling pengertian”. Dan kondisi semacam ini jika dibiarkan terus tanpa ada upaya untuk memperbaiki agar sesama penegak hukum tercipta budaya saling kontrol, maka iklim semacam ini pada gilirannya akan menganggu upaya penegakan supremasi hukum di negara kita ini. Dalam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati/mencermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan suatu perkara pidana atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan secara resmi dengan mengeluarkan SP3, apalagi yang dilakukan secara diam-diam..

Di samping itu diharapkan juga pihak Kepolisian dapat mengontrol kinerja Kejaksaan apakah perkara yang sudah dilimpahkan benar-benar diteruskan ke Pengadilan. Begitu juga pihak Kejaksaan diharapkan dapat mengontrol kinerja Kepolisian di dalam proses penanganan perkara pidana apakah perkara yang sudah di SPDP (P.16) ke Kejaksaan yang dinilai telah cukup bukti pada waktunya benar-benar dilimpahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan atau berhenti secara diam-diam. Di dalam era supremasi hukum ini Kepolisian harus berani mempraperadilankan pihak Kejaksaan jika suatu perkara yang telah dinyatakan cukup bukti (P.21) atau tahap 2, ternyata perkara tersebut tidak jadi dilimpahkan ke Pengadilan. Begitu juga sebaliknya. dan berbicara upaya prapradilan kayaknya ini hanya dapat diandalkan kepada pihak Advokat/Pengacara, sebagai penegak hukum yang independen. Yang jelas Praperadilan bukan hanya hak dari tersangka atau keluarga tersangka, tapi juga merupakan hak dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Korupsi, Demokrasi & Pembangunan

Oleh : Drs.M.Sofyan Lubis, SH.,MM.

Negara-negara yang memiliki proses politik yang tidak stabil, sistem pemerintahan yang dikembangkan dengan tidak baik, dan rakyat yang miskin terbuka untuk disalahgunakan kaum oportunis yang menjanjikan pembangunan sumber daya atau infrastruktur dengan cepat, namun tidak mau bersaing dengan terbuka secara demokratis, mereka yang membawa janji-janji dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik, namun cara mereka untuk menjalankan bisnis politiknya adalah merusak negerinya dengan korupsi.

 

Untuk negara kita sekalipun dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari UU No.3 tahun 1971 Jo. UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 yang dalam pertimbangan UU tersebut telah menegaskan bahwa “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghabat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”. namun faktanya korupsi telah mewabah kemana-mana dan telah mengganggu pembangunan nasional. Otonomi Daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dijalankan telah memindahkan korupsi yang ada di tingkat pusat ke daerah-daerah yang secara kuantitasnya justeru jauh lebih besar dari yang ada di tingkat pusat.

Korupsi merupakan kejahatan sosial (extra ordinary crime) yang harus diberantas melalui proses peradilan tindak pidana korupsi. Agar efektif upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan-peraturan baik yang bersifat domestik maupun internasional akan tetapi harus terlebih dahulu membangun orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri, tanpa membangun sumber daya manusia yang akan memberantas korupsi mustahil korupsi dapat dikurangi apalagi diberantas.. Dalam theory korupsi dapat terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang serentak terjadi, yaitu adanya faktor “kesempatan” dan adanya faktor “rangsangan”, dimana faktor kesempatan selalu berhubungan dengan lemahnya sistem pengawasan, sedang faktor rangsangan selalu berhubungan dengan lemahnya sikap mental dan moralitas sumber daya manusianya.

Pendek kata korupsi sulit terjadi dalam sistem dan kualitas pengawasan yang baik dan SDM yang yang bermental baik. Namun kalau perbuatan korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini, sementara nilai-nilai budaya itu cenderung abadi, maka dipastikan korupsi akan sulit untuk diberantas, sekalipun perangkat hukum dan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi sudah begitu lengkap, namun korupsi tetap saja terjadi. Mengingat sekarang ini kita telah begitu disibukkan memerangi dan mengadili tindak pidana korupsi yang terjadi di era pemerintahan Soeharto tanpa memperhatikan aspek kepentingan rakyat yang crusial, sehingga biasnya secara politik dan ekonomi telah sangat mengganggu pembangunan nasional kita, dimana para koruptor di era Soehato tersebut baik di kalangan elit politik dan elit ekonomi jauh hari sebelumnya telah mengantisipasi dengan mengamankan aset-aset hasil korupsinya ke luar negeri, sehingga memberantasnya memerlukan energi yang besar dan waktu yang sangat panjang.

Prioritas kita dalam pemberantasan korupsi tanpa disadari telah membuat kita lalai dan lupa mengurusi dengan serius masalah pembangunan bangsa yang telah begitu semrawut di tengah-tengah kemiskinan yang absolut yang dialami mayoritas bangsa Indonesia. Demi kepentingan rakyat mau tidak mau sebaiknya kita mundur dulu ke belakang dan mengkaji ulang kebijakan yang ada. Mulailah dengan menghentikan perseteruan di kalangan elit politik dan tokoh reformis di negeri ini dengan tidak saling tuding melakukan korupsi, karena tidak ada gading yang tak retak, karena kalau diperturutkan mayoritas elit politik di negeri ini dapat menjadi penghuni penjara.

Oleh karenanya ciptakan dulu stabilitas politik, ekonomi, dan stabilitas keamanan di negeri ini. Bangun pendidikan dengan mengedepankan pembangunan akhlak dan nasionalisme bangsa, arahkan pemberantasan korupsi kepada era pemerintahan reformasi sekarang ini karena yang sangat perlu dikontrol dan diawasi adalah pemerintahan yang sekarang ini, sedang untuk para koruptor di era pemeritahan soeharto perlu ada solusi politis yang membuat mereka tertarik untuk mau membawa kembali aset-aset yang ada di luar negeri dalam bentuk penanaman modal atau membangun perusahaannya di Indonesia yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat banyak. Benahi pembangunan nasional yang terlantar yang dimulai dengan memfungsikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) dengan merumuskan pembangunan nasional dalam Rencana Pembanguna Lima Tahunan (REPELITA) agar pembangunan tersebut dapat dikontrol oleh rakyat banyak dan dapat diukur sejauh mana suatu era pemerintahan yang lagi berkuasa telah melakukan permbangunan terhadap bangsanya, karena secara jujur yang lebih dibutuhkan rakyat sekarang ini adalah cukupnya sandang, pangan dan papan, serta adanya rasa aman berusaha dalam kehidupan sehari-hari ketimbang janji-janji politik melulu ditengah-tengah prahara dan ketidakpastian masa depan !.

Penulis adalah Senior Partner di Kantor Hukum LHS & PARTNERS

Akuntabilitas Penegakan Hukum

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.

Penegakan hukum yang akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses yang saling bergantung yang harus ditegakkan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan juga oleh masyarakat demi ditegakkannya kepastian hukum. Sebagai contoh, jika seseorang ditangkap, barang yang ada dalam kekuasaannya disita karena diduga ada hubungannya dengan kejahatan, namun proses hukumnya tidak berjalan bahkan tidak pernah tuntas, terjadinya pelanggaran KUHAP dan HAM dalam proses hukum adalah merupakan salah satu bukti tidak adanya tanggungjawab penegakan hukum di negeri ini.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk membangun penegakan hukum (Law enforcement) yang akuntabel antara lain :1). Perlunya penyempurnaan atau memperbaharui serta melengkapi perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada ; 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penegak Hukum baik dari segi moralitas dan intelektualitasnya, karena tidak sedikit Penegak Hukum yang ada saat ini tidak paham betul idealisme hukum yang sedang ditegakkannya ; 3). Dibentuknya suatu lembaga yang independen oleh Pemerintah dimana para anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat luas yang cerdas (non Hakim aktif, Jaksa aktif dan Polisi aktif) yang bertujuan mengawasi proses penegakan hukum ( law enforcement’ ) dimana lembaga ini berwenang merekomendasikan agar diberikannya sanksi bagi para penegak hukum yang melanggar proses penegakan hukum yang telah ditentukan. ( vide : pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 17 Jo psl. 3 ayat [(2) dan (3)] Jo. Psl.18 ayat [(1) dan (4)] UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ;

4) Perlu dilakukannya standarisasi dan pemberian tambahan kesejahteraan yang memadai khususnya bagi Penegak Hukum yang digaji yaitu : Hakim, Jaksa dan Polisi kecuali Advokat agar profesionalisme mereka sebagai bagian terbesar dari penegak hukum di Indonesia diharapkan lebih fokus dalam menegakkan hukum sesuai dari tujuan hukum itu sendiri ; 5) Dilakukannya sosialisasi hukum dan perundang-undangan secara intensif kepada masyarakat luas sebagai konsekuensi asas hukum yang mengatakan bahwa ; “ setiap masyarakat dianggap tahu hukum ”. Disini peran media cetak (Pers) dan media electronic”s (TV-Radio), serta kelompok-kelompok Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) sangat diperlukan, karena mereka banyak mengetahui dan concern dalam melakukan penyebaran informasi, serta melakukan “advokasi” kepada masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait agar terbangunnya prilaku dan kebudayaan hukum di negeri ini ;.dan 6) Perlu adanya good will yang melahirkan tekad (komitmen) bersama dari para penegakan hukum (‘law enforcement’) yang konsisten. Komitmen ini diharapkan dapat lahir terutama dimulai dan diprakarsai oleh unsur penegak hukum yaitu “catur wangsa”, terdiri dari : Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi, yang dari adanya komitmen ini diharapkan dapat pula diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga pada gilirannya akan lahir pula kebudayaan hukum di negeri ini;

Namun usul langkah-langkah di atas untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari Pemerintahan yang bersih (‘clean government’), karena penegakan hukum (‘law enforcement’) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Bahwa pemerintahan negara ( ‘lapuissance de executrice’) harus menjamin kemandirian institusi penegak hukum yang dibawahinya dalam hal ini institusi “Kejaksaan” dan “Kepolisian” karena sesungguhnya terjaminnya institusi penegakan hukum merupakan platform dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tata-prilaku masyarakat tersebut mendukung tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang tedapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang ntinya adalah : 1.Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; 2. Memajukan kesejahteraan umum ; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ;

Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum ( ‘rechtsstaat’ ). Rakyat harus diberitahu kriteria/ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu pertanggungjawaban penegakan hukum yang akuntabel. Oleh karena itu dalam membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu ada upaya sistematis dan terorganisir dalam mensosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat agar penegakan hukum yang akuntabel dapat diwujudkan oleh penegak hukum bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat.

Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Peradilan Pidana

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah : a).keterangan saksi ; b).keterangan ahli ; c). surat ; d). petunjuk dan e). keterangan terdakwa.

Sedangkan istilah ’saksi mahkota’ tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai ’saksi mahkota’ (kroon getuide) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud ”saksi mahkota” didefinisikan adalah ;”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”.

Dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai ’saksi mahkota’ ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, ”teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”.

Jadi disini penggunaan saksi mahkota ”dibenarkan’ didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, 1) dalam perkara delik penyertaan ; 2). terdapat kekurangan alat bukti ; dan 3). Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing); adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan ’saksi mahkota’ dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa ”penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM” (lihat : Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.

Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis. Adanya alasan klasic yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (vide pasal 66 KUHAP), di samping itu juga penggunaan ’saksi mahkota’ juga melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional ( International Covenant on Civil and Political Right ).

Mengakhiri tulisan ini perlu penulis sarankan kepada kita sebagai penegak hukum sbb : 1). Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana haruslah ditinjau kembali untuk segera diakhiri, karena bertentangan dengan esensi Hak Asasi manusia (HAM), khususnya hak asasi terdakwa ; 2). Marilah kita mendukung implimentasi prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dengan berupaya mencari solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti ’saksi mahkota’ demi mewujudkan proses peradilan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam KUHAP dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat luas (publik) ;

Kejahatan Asal-Usul Dan Perkawinan Dalam KUHP

Pasal 277 KUHP

(1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dinyatakan.

Pasal 278 KUHP

Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan bapak dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 279 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Pasal 280 KUHP

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Nasionalisme Vs Korupsi

Oleh : Drs.M.Sofyan Lubis, SH.,MM.

Nasionalisme adalah satu paham atau ajaran yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia dimana bahasa dan budaya menjadi unsur pengikat dalam melakukan interaksi sosial. Unsur pengikat inilah yang melahirkan kesadaran akan nasionalisme komunitas/rakyat Indonesia ketika berhadapan dengan lingkungan luar yang mengganggu.

Dalam sejarah Indonesia khususnya, nasionalisme masih sangat penting akan keberadaannya, Pertama, misalnya, sebagai ideologi pemersatu untuk melawan penjajah Belanda, atau Jepang, atau dalam melawan hegemoni neo-kolonilalisme. Dulu, kalau orang-orang di kepulauan Nusantara ini tersebar terus, tidak ada ideologi yang mempersatukan dan tentu dengan mudah Belanda menguasai kita. Sangat mungkin orang-orang di kepulauan Nusantara justru saling berperang sendiri. Apalagi, ketika politik adu domba Belanda terus menerus memompakan permusuhan dan konflik-konflik. Kedua, sebagai konsekuensinya, ketika orang-orang di kepulauan Nusantara tadi berhasil memerdekakan dirinya, nasionalisme paling tidak sebagai wacana ideologis untuk membangkitkan semangat mengisi kemerdekaan Indonesia. walaupun kadang nasionalisme semacam ini disalahtafsirkan, dengan alasan nasionalisme Indonesia kita menyimpan kecenderungan bermusuhan dengan bangsa lain.

Tapi, sisi positifnya tentu banyak, sebagai bangsa baru yang menemukan dirinya, kita berusaha tetap kompak sehingga banyak konflik yang berpotensi mengancam persatuan Indonesia dapat diatasi atas nama nasionalisme Indonesia. Ketiga, nasionalisme paling tidak dapat dipakai untuk memberikan identitas keindonesiaan, agar Indonesia itu ada di dunia. Akan tetapi, apa yang dicatat dunia dengan nasionalisme Indonesia. Mungkin tidak banyak. Waktu itu, terlepas dari konstruksi orientalisme, orang lebih mengenal Indonesia sebagai bangsa yang cukup ramah, negara terbelakang dan miskin, negara yang memiliki bahasa persatuan Indonesia, yang mengatasi lebih dari 600-an bahasa-bahasa lokal yang hingga hari ini tetap bertahan.

Negara kita Indonesia jauh hari telah mencanangkan berbagai pemahaman Nasionalisme dalam konsep Wawasan Nusantara yang dituangkan dalam satu kesatuan: Ideologi , Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Pertahanan Keamanan Nasional ). Sebagai konsekuensinya setiap warganegara Indonesia, apalagi ketika ia dicalonkan sebagai pemimpin di dalam struktur kekuasaan yang ada tentu harus memiliki Wawasan Nusantara dimana yang bersangkutan harus punya kewajiban mutlak untuk ikut mempertahankan satu kesatuan wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke yang dituangkan dalam konsep IPOLEKSOSBUDAGHANKAMNAS.

Sekarang ini dari hasil pengamatan para ahli tidak dapat dipungkiri, rasa nasionalisme bangsa kita sangatlah menipis, bahkan terancam punah. Yang muncul adalah Ikatan Primordialisme, yang berkiblat pada ikatan kesukuan, kedaerahan, keagamaan dan/atau antar golongan.

Sejarah membuktikan, selama 30 tahun terakhir Indonesia tercengkeram oleh satu model kekuasaan yang otoritarian, yang biasa disebut rezim Orde Baru. Sebagai akibatnya, banyak masalah ketidaksukaan dan ketidakpuasan bergolak di bawah permukaan. Yang paling menonjol saat itu adalah matinya demokrasi, menjamurkan KKN, tidak adanya hukum yang berkeadilan, dan sebagainya. Akibat kondisi terebut, potensi keretakan berubah menjadi bom waktu. Banyak orang mencoba memobilisasi agama, atau etnisitas, atau bahkan mengusung wacana dunia seperti demokrasi dan keadilan universal untuk melakukan konsolidasi resistensi. Dengan tergesa-gesa dan ceroboh, rezim menyelesaikan resistensi itu dengan kekerasan terbuka atau tersembunyi. Kita tahu, pada waktu itu aparat militer sungguh berkuasa dan menakutkan. Apakah militer melakukan itu dengan memegang semangat nasionalisme Indonesia. Namun, strategi yang paling jitu untuk menangkal resistensi itu pemerintah Orde Baru memanfaatkan nasionalisme untuk mengontrol dan menek potensial yang menghancurkan pemerintahan bahkan negara. Dalam hal ini nasionalisme haruslah dibangun sedemikian rupa yang berkiblat pada bagaimana mempertahankan pluralisme (Bhineka Tunggal Ika) agar kekecewaan-kekecewaan yang terjadi di lokal-lokal dapat dipatahkan.

Nasionalisme Indonesia dikedepankan untuk menahan agar nasionalisme etnis, atau nasionalisme agama, atau nasionalisme geografis tidak berkembang menjadi kekuatan yangal Ika) Negara Indonesia di dalam wawasan nusantara, yang mengakomodir ketergantungan global.

Namun nasionalisme semacam itupun sangat sulit dibangun jika sistem sosial, sistem hukum dan sistem pemerintahan telah terkontaminasi dengan budaya korup yang tidak dapat dicegah. Selama Orde Baru, sistem politik atau struktur kekuasaan telah memungkinkan merajalelanya korupsi besar-besaran di segala bidang.

Korupsi yang “membudaya” ini telah membikin kerusakan-kerusakan parah bahkan sampai kepada budaya prilaku masyarakat lapisan bawah yang memandang korupsi sebagai bagian dari sistem sosial, politik, ekonomi, hukum dan pemerintahan. Sekalipun dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 yang dalam pertimbangannya telah menegaskan bahwa “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghabat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”. Korupsi tidak hanya sekedar merusak keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdaulat.

Menyambut sumpah pemuda 28 Oktober 2010 ini, kita butuh faham nasionalisme yang baru atau faham Nasionalisme yang ke-II, dimana Nasionalisme yang baru ini benar-benar berkiblat pada :

1). faham Bhineka Tunggal Ika, karena tidak mungkin ada persatuan jika masyarakatnya kita tidak mampu menjadi orang yang berbeda dengan orang lain atau tidak mampu mengatasi perbedaannya ;

2). Terbangunnya sikap bersama bagaimana Korupsi Harus diberantas tuntas karena bertentangan dengan pembangunan nasional disegala bidang ; dan

3). Terbangunnya sikap setiap warganegara Indonesia tentang keharusan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang memahami wawasan nusantara sebagai satu kesatuan yang integral dari : Ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan nasional.

Nasionalisme tidak akan pernah dimiliki oleh seorang Koruptor, karena Koruptor adalah parasit negara yang menyengsarakan kehidupan rakyat dan membangkrutkan negara menjadi hancur. Dari dahulu kita sudah sama tahu bahwa penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah :

1)Adanya unsur “Rangsangan” hal ini berkaitan dengan rendahnya iman dan taqwa yang dimiliki oleh para penyelenggara negara dan pihak lain yang terlibat meguasai keuangan negara ;

2)Adanya unsur “Kesempatan”, hal ini berkaitan dengan rendahnya unsur “Pengawasan” dalam managemen pengelolaan keuangan negara ;

Orang tidak mungkin mau korupsi jika ia tidak terangsang dan tidak ada kesempatan untuk itu. Obsesi korupsi tentu disebabkan :

1. Gaya hidup yang senang pamer ;
2. Merasa banyak uang akan dihargai orang ;
3. Untuk membiayai proyek mencari kekuasaan ;
4. Untuk biaya gengsi sosial yang terlanjur tinggi ;
5. Untuk modal usaha sebagai jaminan hari tua ;
6. Terpaksa untuk membiayai kebutuhan pokok yang mendesak, seperti biaya sekolah anak, biaya pengobatan keluarga yang sakit ;
7.Dll.

Masyarakat Indonesia yang menganut ekonomi pasar dan neo liberalisme tidak dapat menghindari terjangkitnya gaya hidup mewah yang memerlukan biaya yang tinggi, sementara pendapatan dan daya belinya yang rendah, maka tidak dapat menghindari dari rangsangan untuk korupsi, apalagi Iman dan Taqwa sebagian besar masyarakat kita sangat diragukan. Sekarang mau diberantas dari mana wahai petinggi2 para elite pemerintah dan elite politik di negeri ini…???!!

Penulis : Drs. M. SOFYAN LUBIS, SH.
Senior Partner di Kantor Hukum LHS & PARTNERS

Markus, Makelar Kasus

Prof. Amzulian Rifai,Ph.D

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Mafia hukum di Indonesia makin sempurna dengan tampilnya para markus, makelar kasus. Suatu istilah yang selama ini eksistensinya antara ada dan tiada. Kasus dugaan suap di KPK semakin memperkuat keyakinan berkeliarannya para markus dalam proses hukum di Indonesia. Mungkinkah memberantas para markus? Bagaimana modus operandinya? […] Saya seringkali mengungkapkan betapa banyak konsep dan kelakuan orang Indonesia yang mungkin asing bagi bangsa lain. Ketika negara lain hiruk pikuk memberantas korupsi dengan cara penertiban administrasi, bangsa Indonesia justru terlatih memalsukan berbagai dokumen yang terkait dengan soal pembuktian keuangan. Ada saja diantara kita yang memalsukan bukti pembayaran. Pastilah “orang-orang Barat sana” tak menyangka jika stempel (cap) yang sakral digunakan dinegara mereka, dapat dibuat dikaki lima di Indonesia hanya dalam hitungan menit saja. Stempel dalam rupa “apa saja” yang mungkin menjelma dalam berbagai kebutuhan.

Jika proses hukum di kepolisian,kejaksaan dan peradilan merupakan aktivitas yang sangat berwibawa dinegara-negara seperti Australia, Amerika atau negara-negara Eropah,maka di Indonesia justru marak dengan aktivitas yang dikenal dengan mafia peradilan (istilah mafia hukum). Jangan-jangan, karena fakta itu pula maka berbagai teori yang seharusnya universal, seakan tidak mampu diterapkan di Indonesia. Teori-teori canggih itu seakan tak mempan. Bahkan kecanggihan para ahli dari International Monetary Fund (IMF) tidak mampu mengatasi krisis di Indonesia. Padahal, ilmu yang sama justru berhasil ketika diterapkan dibeberapa negara ASEAN lainnya.

Selama ini saya memang lebih memilih menggunakan istilah mafia hukum, ketimbang mafia peradilan. Penyebabnya, istilah mafia peradilan seakan-akan “centrang-prenangnya” proses hukum kita hanya ditimpakan kepada para hakim di pengadilan. Itulah kesan yang muncul selama ini. Padahal, mafia (istilah yang terlanjur memasyarakat) itu juga ada di kepolisian dan kejaksaan. Tengok saja “gara-gara” kasus Bibit dan Chandra dua pimpinan KPK non-aktif, kehadiran para makelar kasus menjadi terang-benderang. Publik semakin diyakinkan tentang adanya mafia hukum di Indonesia setelah dibukanya transkrip rekaman pembicaraan Anggodo dengan sejumlah pejabat hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata makelar sebagai perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Secara sederhana makelar kasus dapat diartikan sebagai seseorang yang secara illegal menjadi penghubung dalam suatu proses perkara di kepolisian,kejaksaan dan peradilan dalam semua tingkatan.

Profesi makelar tidak selamanya negatif. Dalam berbagai urusan tidak jarang makelar justru sangat membantu kelancaran suatu proses transaksi. Di Australia,misalnya, yang namanya agen perumahan sangat dibutuhkan dan sangat pula terasa manfaatnya. Jika kita analogikan pemilik rumah sebagai penjual dan penyewa sebagai pembeli, maka posisi “makelar perumahan” justru sangat membantu kedua belah pihak dalam bertransaksi. Jarang sekali penyewa berhubungan langsung dengan pemilik rumah atau bangunan yang akan dikontrakkan.

Namun di Indonesia ternyata istilah makelar lebih berkonotasi negatif. Makelar jual beli mobil,misalnya, seringkali dicurigai mengambil keuntungan “kiri-kanan” dari penjual dan pembeli. Tes Calon PNS juga melahirkan makelar. Ada saja yang mengaku dapat menjadikan seseorang diterima sebagai PNS. Tidak sedikit mereka yang tertipu. Walaupun ada juga yang berhasil menjadi PNS berkat jasa para makelar ini. Bahkan ada pula makelar jabatan. Seseorang yang menjadi penghubung bagi mereka yang akan menduduki jabatan tertentu. Dengan imbalan tertentu, makelar menjadi penghubung untuk mendapatkan jabatan tersebut.

Begitulah beberapa contoh makelar di Indonesia. Fokus kita kembali ke soal makelar kasus saja. Makelar kasus bukan hanya buruk bagi proses penegakan hukum tetapi juga sangat memperburuk citra Indonesia dimata dunia. Keberadaan para markus memperpanjang daftar komponen yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang tergolong buruk dalam bidang hukum. Namun ada beberapa catatan soal markus ini yang patut menjadi perhatian.

Markus eksis karena adanya supply dan demand. Rusaknya mental sebagian masyarakat dan aparat kita memunculkan kebutuhan terhadap markus. Mereka yang berurusan dengan hukum mempercayai bahwa hukum kita bisa diatur. Mereka yang berurusan dengan polisi pastilah ingin dinilai tidak bersalah sejak awal. Begitu juga ketika telah diproses oleh jaksa,pastilah berusaha agar dikenakan pasal dengan tuntutan yang seringan-ringannya. Sama halnya ketika proses itu telah menjadi kewenangan hakim. Ada yang percaya hakim itu bisa dikontak,bisa di lobby. Kondisi ini melahirkan kelompok yang membutuhkan seseorang yang dapat mengurusi kasusnya diberbagai tingkatan dan lembaga hukum itu.

Kebutuhan mereka yang berperkara yang melahirkan para markus ini ternyata membantu para aparat hukum (oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim) yang karena kebutuhan materinya sangat memerlukan kehadiran perantara dalam berperkara. Kloplah jadinya, pihak berperkara ingin mendapat keringanan dan kemudahan bertemu dengan para markus yang menjadi penghubung. Pasar markus ini menjadi “hiruk pikuk” karena memang masih ada diantara aparat hukum yang juga merangkap sebagai pedagang hukum. Itu sebabnya ada yang guyon mestinya urusan hukum ini berada dibawah departemen perdagangan saja. Suatu guyonan yang mendekati ejekan memang,tapi mestinya kita malu dengan sindiran itu.

Markus dapat menjelma menjadi siapa saja. Ia dapat menjelma menjadi keluarga dekat para petinggi hukum. Sudah pasti “bukan sembarang orang” yang dapat masuk ke wilayah sensitif suatu proses hukum. Walaupun tidak berarti mereka yang berlevel rendah bebas dari kaitannya dengan para markus. Bisa juga markus berbentuk seseorang yang berkawan akrab dengan para penegak hukum. Itu sebabnya, di Indonesia banyak yang sanggup membayar mahal untuk bergabung dalam suatu aktivitas. Misalnya, sebagian percaya bahwa olahraga golf menjadi arena efektif untuk lobby. Entah mana penyebab utamanya, olahraga yang memang secara fakta biayanya mahal atau karena orang-orang kaya atau berpangkat yang ada disana sehingga membuat olahraga ini menjadi mahal. Buktinya ketika saya tinggal di Australia, golf adalah jenis olahraga orang kebanyakan saja. Murah dan tidak eklusif.

Memang yang paling gawat jika justru aparat hukum itulah yang memiliki profesi sambilan sebagai markus. Mereka menjadi double agent, menjalankan tugas sebagai aparat sekaligus “membantu” para pihak yang berperkara agar terbantu sesuai dengan kehendaknya. Oknum di kepolisian, di kejaksaan dan dipengadilan sangat mungkin berprofesi ganda ini. Saya harus tegaskan oknum, bukan secara kelembagaan.

Oknum Pengacara atau advokat justru rentan juga berprofesi ganda; sebagai pembela dan sebagai markus. Saya harus menegaskan bahwa masih banyak advokat yang bekerja berdasarkan agama,ilmu pengetahuan dan nuraninya. Namun juga didapat oknum advokat yang mengambil jalan pintas. Akibatnya, beda tipis saja antara seorang advokat sedang menjalankan peran membela klin-nya dengan peran sebagai markus. Advokat sangat rentan menjadi markus karena leluasa berhubungan dengan polisi, jaksa dan hakim. Advokat merupakan profesi yang potensial membuat everybody happy.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Soehandojo pernah mengemukakan bahwa ada tiga aspek penyebab terjadinya markus. Adanya kekerabatan antara elit hukum dengan masyarakat yang berperkara, aspek pertemanan dan budaya konsumerisme aparat hukum. Soehandojo menegaskan bahwa justru aspek konsumerisme yang paling menonjol diantara ketiga aspek yang ada.

Kita dapat menduga-duga saja kemana arah penjelasan Soehandojo soal aspek konsumerisme tadi. Tapi setidaknya saya sepaham bahwa aspek konsumerisme mengakibatkan para aparat hukum memerlukan biaya besar untuk memenuhi pola hidup. Sedangkan faktanya, gaji para PNS telah ada standardnya. Standard itu kecil dan umumnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup dua minggu saja. Sedangkan para markus bukan hanya mampu memberikan kekayaan yang berlimpah. Itu sebabnya sepanjang zaman, setidaknya hingga sekarang, praktek markus tergolong aman dinegeri ini.

Para petinggi hukum (Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung) bukan tidak berbuat untuk memberantas markus ini. Kalangan advokat telah pula melakukan berbagai cara agar para koleganya tidak menjelma menjadi double agent:pembela sekaligus sebagai markus.

Pemerintah membentuk Komisi Yudisial (KY) yang antara lain berfungsi sebagai lembaga pengawas perilaku hakim. KY meyakini bahwa putusan hakim harus pula mendapat sorotan. Putusan hakim yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat boleh jadi sebagai indikasi keterlibatan markus. Begitu juga pembentukan komisi kepolisian dan komisi Kejaksaan. Namun apapun yang dilakukan, selama adanya demand (permintaan) terhadap para markus, maka selama itu pula para markus tetap eksis. Supply akan terus ada sejalan dengan demand yang tiada henti. Sosok Anggodo dan Ari Muladi dipercaya sebagai markus kelas kakap. Entah kapan para markus ini mampu diberangus dari bumi pertiwi.

Apakah Ada Mafia Peradilan

Drs. M. Sofyan Lubis, SH., menjelaskan dalam artikelnya di Markus dan Mafia Peradilan, yakni:

“Adapun antara Makelar kasus (markus) dengan Mafia Peradilan adalah dua hal yang saling bersinergi atau saling membutuhkan, bahkan dalam praktiknya kadang tidak bisa dipisahkan. Mafia Peradilan spektrumnya jauh lebih luas dari Makelar Kasus. Di negeri ini Law Enforcement diibaratkan bagai menegakkan benang basah kata lain, dari kata “sulit dan susah untuk diharapkan”. Salah satu indikator yang mempersulit penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya “budaya korupsi” yang terjadi hampir disemua birokrasi dan stratifikasi sosial, sehingga telah menjadikan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, baik markus maupun mafia peradilan hanya sebatas retorika yang berisikan sloganitas dari pidato-pidato kosong belaka. Bahkan secara faktual tidak dapat dipungkiri semakin banyak undang-undang yang lahir maka hal itu berbanding lurus semakin banyak pula komoditas yang dapat diperdagangkan. Ironisnya tidak sedikit pula bagian dari masyarakat kita sendiri yang terpaksa harus membelinya. Di sini semakin tanpak bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak bisa diberikan begitu saja secara gratis kepada seseorang jika disaat yang sama ada pihak lain yang menawarnya. Kenyataan ini memperjelas kepada kita hukum di negeri ini “tidak akan pernah” memihak kepada mereka yang lemah dan miskin. “ Sekali lagi tidak akan pernah… ! ”

Selain itu salah satu calon Hakim Agung Mahkamah Agung, Manahan P Sitompul mengakui adanya mafia peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA).”Memang mafia peradilan itu aromanya ada tapi pembuktiannya sulit. Kalau ada hakim yang tertanggkap maka dihukum berat berat,” ujar Manahan P Sitompul saat uji Fit and propertest di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/13) – Calon Hakim Agung akui ada mafia peradilan di MA.

Taufik Basari juga mengatakan, “Selama ini advokat adalah aktor di dalam mafia peradilan selain polisi, jaksa dan hakim. Termasuk juga makelar kasus (markus),” ujar Aktivis Anti Korupsi Taufik Basari, dalam diskusi Sindo “Advokat Juga Manusia”, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/7) – Aktivis Ini Katakan: Advokat Salah Satu Aktor Mafia Peradilan

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bondan mengatakan,  komplotan hakim dan pengacara dalam mengatur pengusutan kasus di meja hijau memang benar nyata. “Ini sekaligus membuktikan bahwa mafia peradilan itu ada!,” ujarnya – Pengamat: Mafia Hukum Ancaman Nyata

Kesimpulan:

Dari beberapa pernyataan dan pendapat para pakar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa benar adanya mafia di dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun benar adanya fenomena mafia hukum, anggota masyarakat yang menjadi korban atau pun pelaku dalam sistem penegakan hukum, baik itu dalam persoalan sengketa di perdata atau pidana, seyogyanya perbanyaklah berdoa kepada Tuhan YME untuk kiranya mendapatkan para penegak hukum yang amanah, jujur, dan adil.

Semata-mata menggantungkan diri kepada uang dan kekuasaan tidaklah dapat menjamin bagi korban diuntungkan dan bagi pelaku tindak pidana dibebaskan atau diringankan hukuman pidananya, atau pihak yang tidak berhak dimenangkan dalam sengketa keperdataan.

Singkat kata, jangan lagi menambah dosa, kalau masih percaya kepada Tuhan YME.

Pustaka:

http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=markus-dan-mafia-peradilan, akses 25 September 2013, 10:48:34 AM

http://whatindonews.com/id/post/9440/calon_hakim_agung_akui_ada_mafia_peradilan

_di_ma/calon_hakim_agung_akui_ada_mafia_peradilan_di_ma, akses 25 September 2013, 10:49:29 AM

http://www.jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/45680/aktivis-ini-katakan-advokat-salah-satu-aktor-mafia-peradilan, akses 25 September 2013, 10:52:54 AM

http://www.tempo.co/read/news/2013/07/28/063500287/Pengamat–Mafia-Hukum-Ancaman-Nyata, akses Rabu, 25 September 2013, 14.10 WIB