5 Faktor Utama Pemicu Terjadinya Perceraian

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini sangat mengesankan bahwa lembaga perkawinan begitu rapuh dan ringkih. Sulit dibayangkan begitu mudahnya pasangan usia subur menjalin asmara dan tanpa harus menunggu lama mereka langsung masuk kejenjang pernikahan, baik secara Islan maupun yang Non Islam.

Kisah cinta yang instan telah begitu membudaya bagi remaja pasangan usia subur di Indonesia, dan mudahnya mereka jatuh cinta dan merencanakan pernikahannya tanpa ada persiapan yang matang secara  lahir-batin boleh jadi penyebab utama patah ditengahnya kehidupan rumah-tangga yang telah dibangun.

Lalu apa saja faktor penyebab timbul nya perceraian?

dibawah ini ada faktor yang sering kali terjadi:

1. Kesetian dan Kepercayaan : Didalam hal ini yang sering kali menjadi pasangan rumah tangga bercerai, dalam hal ini baik pria ataupun wanita sering kali mengabaikan peranan kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan pada tiap pasangan, hingga timbul sebuah perselingkuhan.

2. Seks : Didalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap kali pasangan mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya, sehingga menimbulkan kejenuhan tiap melakukan hal tersebut, dan tentunya anda harus mensiasati bagaimana pasangan anda mendapatkan kepuasan setiap melakukan hubungan seks.

3 Ekonomi : Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

4. Pernikahan Tidak Dilandasi rasa Cinta : Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan.

5. Salah satunya atau kedua-duanya tergoda adanya Pria Idaman Lain (PIL) atau Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga secara psikologis dan prilaku mengundang kejanggalan dan kecurigaan dari pasangan suami isteri ;

Permohonan Ijin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

A. DASAR HUKUM

  • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

B. PERSYARATAN :

Persyaratan Teknis :

  1. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan :
    1. Salah satu pihak berbuat zinah
    2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan
    3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/ kemauannya
    4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan
    5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang membahayakan pihak lain
    6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Persyaratan Administrasi :

  1. Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja
  2. Surat Nikah
  3. Surat permintaan izin untuk melakukan perceraian
  4. BAP dari Pimpinan Unit Kerja yang berisi kepenasehatan
  5. BAP dari BP4 Kantor Urusan Agama setempat
  6. Surat pernyataan bersedia menyerahkan bagian gaji untuk bekas isteri dan anak-anaknya
  7. Surat Jaminan berlaku adil
  8. Kelengkapan lain (Alasan salah satu berbuat zinah):
    1. Keputusan pengadilan
    2. Laporan perbuatan zinah
    3. Surat menyaksikan perbuatan zinah

C. PROSES PELAYANAN :

  1. Surat permintaan izin cerai disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki/berjenjang
  2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin cerai wajib menyampaikannya kepada Pejabat atasannya paling lambat 3 (tiga) bulan
  3. Sebelum mengambil keputusan, setiap pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka
  4. Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan